TRISAKTI sebagai kunci Indonesia wujudkan Kedaulatan Maritim

Saat Indonesia merdeka tahun 1945, pengakuan wilayah kedaulatan NKRI (laut) hanyalah  3 mil lautan dari garis pantai pulau. Ini mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO 1939). Ibarat Negara daratan yang dipisah-pisahkan oleh laut, yang masyarakatnya tidak dapat hidup dilaut, mengendalikan laut, dan memanfaat laut sebagai sumber kehidupan.

Melalui Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Dengan letaknya yang sangat strategis yang berada di antara dua benua (benua asia dan Australia), dan di antara dua samudera (samudera hindia dan samudera pasifik), serta dilalui oleh garis khatilistiwa maka tepat letak strategis Indonesia dijuluki Zamrud Khatilistiwa.

Dengan letak Indonesia yang strategis. Maka seharusnya Indonesia mampu memainkan perannya dalam percaturan geo strategis, geo politik dan geo ekonomi dunia dalam hal memperkuat kedaulatan NKRI dan membangun hubungan diplomasi yang mengedepankan persamaan dan perdamaian antar negara didunia.

Dalam pemerintahan Presiden Jokowidodo dan wakil presiden Jusuf kalla, sudah menegaskan bahwa pemerintahan ini akan melaksanakan TRISAKTI dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Yakni Berdaulat dibidang politik, mandiri dibidang ekonomi, dan berkepribadia dalam budaya.

Dalam hal programatiknya, pemerintahan ini juga banyak menyinggung persoalan kemaritiman Indonesia. Sudah lama kita memunggungi laut (Tegas Presiden Jokowi), maka ambisinya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan

Kedulatan politik

Menjadikan kembali Indonesia sebagai Negara maritim dunia, dalam imlementasi kedaulatan politik, pertahanan dan keamanan Indonesia, khusus wilayah kemaritiman maka penegakan kedaulatan atas teritori NKRI harus di pertahankan. 

Letak Indonesia yang berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini, Kondisi geografis ini tentu membutuhkan Penegakan territorial yang ketat dalam menjaga kedaulatan teritorial wilayah NKRI agar hal-hal yang mengenai pengklaiman pulau dan wilayah perbatasan  di Indonesia oleh Negara lain tidak kembali terjadi.

Dalam hal jalur laut internasional, melaui tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), menyebabkan wilayah indonesia sangat rentan dengan  banyaknya kasus pelemahan kedaulatan NKRI, Misalnya, Ilegal fishing, human Track fiking, Perdagangan narkotika dll. maka Negara harus hadir di laut, dalam hal menegakkan kedaulatan, keamanan dan pertahanan. 

Kemandirian Ekonomi

Trisakti mengamanatkan Kemandirian ekonomi. Ekonomi maritim sangatlah potensial kekayaannya di indonesia. Mulai dari flora dan fauna maupun kekayaan alam berupa minyak yang terkandung dibawah laut nya.

Penguasaan Negara atas kekayaan alam laut sangatlah minim. Misalnya dalam hulu produksi minyak berdasarkan data yang kementrian ESDM (2009), pertamina hanya menguasai produksi 13,8 %, 86,2 % dikuasai oleh korporasi asing.

Ini membuktikan bahwa penguasaan Negara atas kekayaan maritim Indonesia belum sepenuhnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai amat pasal 33 UUD 1945. Padahal potensi Kemaritiman Indonesia jika dikelola dengan benar bisa mencapai Rp. 15.600 triliun per tahunnya.

Dalam konteks kemandirian ekonomi, penetrasi modal untuk menguasai sumber daya alam maritim langsung berhadapan dengan Negara yang diwakili oleh pemerintah untuk perjanjian penguasaannya. Maka dibutuhkan pemerintahan yang serius membela kepentingan bangsa Indonesia untuk melepaskan ketergantungan terhadap investasi asing dan mulai membangun konsep ekonomi yang mandiri. 

Jika dibandingkan, Penetrasi modal disektor maritim dan sektor dagraria agak berbeda. Misalnya, ketika ada kandungan kekayaan alam dibawah tanah petani yang ingin di ambil alih oleh korporasi, maka akan ada rakyat yang berjuang mempertahannkan tanahnya untuk bertani, ada korporasi yang ingin mengesploitasi kekayaan alam untuk kepentingannya, dan ada Negara yang seolah tak berdaya dihadapan korporasi. Maka tarik ulur kebijakan penguasaan lahan bisa terjadi dalam waktu yang relatif lama.

Dalam hal pembangunan dan pemerataan distribusi ekonomi melalui konsep tol laut pemerintah Jokowidodo dan Jusuf kalla, ini adalah program yang harus di apresiasi. Konektivitas antar pulau di Indonesia adalah perwujudan dari penyatuan gerak ekonomi di Indonesia guna mengurangi disparitas harga barang di Indonesia.

Tol laut adalah pelaksana dari hilir ekonomi maritim. Untuk memaksimalkan tujuan tol laut, pemerintah harus pula membangun industri (Hulu) dengan berbasis pada komoditas dan kekayaan alam masing-masing daerah guna menopang kebutuhan rakyat di berbagai pulau. Dalam pelaksanaan ekonomi maritim ini Negara harus menjadi pelaku (subjek) seluruh aktivitas ekonomi hulu dan hilir maritim. 

Berkepribadian dalam budaya

Sejarah telah mencatat dengan tinta emas, bahwa indonesia sudah dikenal dunia sebagai bangsa maritim yang memiliki peradaban maju. Pelaut Indonesia telah berlayar mengarungi lautan ke barat Samudera Hindia hingga Madagaskar dan ke timur hingga Pulau Paskah. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia memiliki peradaban dan budaya maritim yang maju sejak dulu kala. Seiring semakin ramainya aktivitas melalui laut, lahirlah kerajaan-kerajaan bercorak maritim dan memiliki armada laut besar. Perkembangan budaya maritim pun membentuk peradaban bangsa yang maju di zamannya. Kilasan sejarah itu memberi gambaran, betapa kerajaan-kerajaan di nusantara dulu mampu menyatukan wilayah nusantara dan disegani bangsa lain karena kehebatan armada niaga, keandalan manajemen transportasi laut, dan armada militer yang mumpuni.

Kebudayaan nasional adalah identitas bangsa. Membangun kebudayaan haruslah dimulai dari pembangunan kesadaran berupa edukasi kepada anak bangsa dan pemerintah dari pusat hingga daerah tentang wawasan kemaritiman Indonesia, sebagai pijakan kesadaran pengetahuan dan pengambilan kebijakan sebagai mana yang direncanakan oleh presiden Jokowidodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritime dunia.

Dengan pendekatan Trisakti sebagai panduan untuk mengsukseskan progam-program Pemerintah Jokowidodo dan Jusuf Kalla bisa mewujudkan Indonesia sebagai poros maritime dunia.

----------------------------------------------------------------------------------------

Penulis :

Makbul Muhammad ST

Direktur Maritime Research Institute (MARIN Nusantara)

Alumni Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin

Tol Laut dan Peningkatan Kualitas Pelabuhan di Indonesia

Indonesia adalah Negara kepulauan yang mempunyai lebih dari 13.466 pulau dan pantai sepanjang 99.093 km, serta dilalui oleh garis khatulistiwa.

 

Untuk itu, transportasi laut atau kegiatan pelayaran sangat diperlukan dalam menghubungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia, terutama untuk pendistribusian logistik, penjagaan wilayah laut, penelitian kelautan, dan lain-lain.

Semua kegiatan tersebut sangat bergantung pada kegiatan pelayaran yang mumpuni agar memaksimalkan pemerataan pembangunan, penjagaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memaksimalkan potensi ekonomi kelautan yang berkisar  Rp 15.600  Triliun per tahun.

Kapal sebagai sarana kegiatan pelayaran adalah sebuah alat penting dalam sistem angkutan laut. Hampir semua barang impor/ekspor ataupun muatan yang sangat besar di angkut dengan kapal laut. Kapal yang mempunyai daya kapasitas yang besar mempunyai nilai efisiensi dan efektifitas yang lebih besar di bandingkan dengan moda transportasi darat maupun udara. Sebagai contoh, dalam pengangkutan minyak yang mencapai puluhan/ratusan ribu ton, apabila di angkut dengan truk tangki, akan memerlukan ribuan kendaraan.

Untuk mendukung sarana angkutan laut tersebut, diperlukan prasarana berupa pelabuhan. Di pelabuhan, kapal melakukan kegitan seperti menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar-muat barang, pengisian BBM dan air tawar, melakukan reparasi, mengadakan perbekalan, dan lain sebagainya.

Selain itu, pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang  yang dapat memajukan daerah di belakangnya (hinterland). Daerah belakang ini mempunyai kepentingan ekonomi, sosial, bahkan pertahanan dengan pelabuhan tersebut, misalnya Banten, Jakarta, dan makassar. Bahkan, Indonesia merupakan daerah belakang dari pelabuhan Ibu kota Tanjung Priok, karena dari Pelabuhan Tanjung Priok pendistribusian barang atau hasil industri dari daerah belakangnya ke daerah lain, bahkan ke luar negeri.

Kita dapat melihat Negara tetangga, seperti Singapura, yang mempunyai fasilitas prasarana pelabuhan lengkap.  Bahkan Jerman dengan pelabuhan di Bremen menjadi pelabuhan dengan sistem logistik nomor 1 di dunia dapat menjadikan daerah di belakangnya maju.

Indonesia dengan posisi yang strategis dan menjadi jalur pelayaran Intersional, sistem logistik Indonesia dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada hanya menempati urutan 53 dari 160 Negara dengan persentase 66.7% pada kategori negara yang memilki pendapatan menengah ke bawah (World Bank, 2014).

Di pemerintahan Jokowi-JK, dengan program “Poros Maritim Dunia”  dan “Tol Laut”, manajemen pengolahan pelabuhan yang ada mulai dibenah, seperti Kementrian Perhubungan yang sedang menggodok beberapa pelabuhan Perintis (Feeder Port) untuk di berikan kepada BUMN (PELINDO 1-4) dalam hal pengelolahan manajemennya. Agar pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat lebih maju dan mandiri.

Pembenahan ini juga perlu diiringi dengan peningkatan Kualitas SDM dari level operasional hingga manajemen, menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi antara manajemen, dan pengaturan jaringan multimoda/antarmoda. Tol laut yang direncanakan pemerintahan saat ini mempunyai misi untuk menghubungkan Indonesia dengan jalur laut agar distribusi logistik dan pemerataan pembangunan di pelosok sekalipun yang  mengharuskan proses pelayanan yang cepat di pelabuhan sebagai prasarananya. Tentunya harus didukung dengan penambahan kapasitas serta fasilitas pelabuhan yang modern, misalnya dengan panjang dermaga, luas gudang, peralatan bongkar muat canggih yang memiliki utilitas tinggi, terminal BBM untuk kapal, alur pelayaran, fasilitas kapal pandu, dan lain-lain, yang tentunya dapa memberikan pelayanan  jasa tambat yang prima dan cepat kepada kapal sehinngga tidak akan ada lagi antrian panjang untuk melakukan proses bongkar ataupun keluar masuk pelabuhan muat akibat kurangnya fasilitas pelabuhan.

Makbul Muhammad ST. Direktur Maritime Research Institute (MARIN Nusantara) dan alumnus Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin

Industri Galangan kapal BUMN harus menjadi Pilar Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim Dunia

Moda Transportasi Laut (Kapal) adalah pilar traspotasi yang di andalkan oleh masyarakat di indonesia, baik untuk jasa pengangkutan rakyat, barang dan sebagai armada pertahanan dan keamana NKRI. Tingginya mobilitas trasportasi laut untuk menghubungkan antar pulau-pulau di Indonesia harus di ikut sertakan dengan penguatan produksi kapal yang dilakukan oleh Negara melalui perusaahaan galangan kapal BUMN. Karena untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, peran galangan kapal BUMN sudah harus bisa memproduksi kebutuhan kapal di Indonesia. Misalnya untuk trasportasi penumpang yang masal yang dilakukan oleh PT. PELNI , Indonesia harus mengimpor kapal penumpang ini dari jerman, Offshore, tanker, dan kapal TNI (saat ini TNI AL sedang memesan kapal selam dari korea selatan), dll. Jelas akan sulit mewujudkan poros maritim jika kita masih memiliki ketergantungan untuk mengimpor kapal dari luar negeri, atau mengaharapkan produksi galangan kapal asing di Indonesia. Galangan kapal adalah salah satu pilar utama mebangun Indonesia sebagai Negara maritim. Saat ini misalnya hanya ada empat galangan kapal milik pemerintah, yaitu; PT.Pangkalan Angakatan laut  (PT. PAL) di surabaya, PT. Dok Koja Bahari (PT.DKB) di Jakarta, PT. Dok Perkapalan Surabaya (PT. DPS), dan PT. Industri kapal Indonesia (PT. IKI) di Makassar. Galangan kapal BUMN ini seharusnya menjadi produksi utama kebutuhan kapal di Indonesia, dengan pemerintah melakukan hal sebagai barikut : 1. Selain pemerintah memberikan intensif finansial kepada industri galangan kapal, pemerintah Jokowi Jk harus pula memastikan agar seluruh kapal  yang akan beroperasi di Indonesia harus di bangun di galangan kapal BUMN, dan seluruh kapal yang sudah beroperasi di Indonesia harus direparasi oleh galangan BUMN. Ini adalah upaya memproteksi pasar dan menjamin pasar produksi kapal di Indonesia. 2. Peningkatan kualitas prosduksi galangan kapal BUMN harus menjadi perhatian utama pemerintah, dengan standarisai kelayakan teknis produksi yang berkualitas, cepat dalam hal waktu produksi, dan dengan biaya produksi yang ekonomis 3. Untuk menopang produksi industri galangan kapal BUMN, maka harus pula di topang oleh industri pendukungnya, misalnya ketersediaan material pembuatan kapal, mesin kapal, dan alat perlengkapan kapal. Indonesia harus Mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri untuk Mewujudkan Tol laut dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia. MakbuL Muhammad ST Alumni Jurusan Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin Direktur Maritime Research Institute (MARIN Nusantara)

http://koranmakassaronline.com/v2/makbul-muhammad-indonesia-harus-prioritaskan-keamanan-maritim/#sthash.cF9jOIBy.dpbs

Indonesia Harus Prioritaskan Keamanan Maritim

Menyongsong pelaksanaan program kemaritiman pemerintahan jokowi-JK tentang mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia, harus di ikut sertakan dengan penguatan keamanan laut Indonesia dari berbagai ancaman pelanggaran hukum yang terjadi di laut Indonesia. Mulai dari illegal fishing, perdagangan manusia (trafficking) dan penyelundupan narkoba lewat jalur laut marak terjadi dibangsa ini.

Letaknya yang sangat strategis membuat banyak kapal asing melewati laut Indonesia, serta negara kepulauan yang mempunyai banyak pantai. Karena letaknya yang sangat strategis ini membuat wilayah Indonesia rawan untuk dilakukan illegal fishing, misalnya dilaut arafuru, laut natuna, sebelah utara Sulawesi utara, selat Makassar dan sebelah barat sumatera.

Berdasarkan data dari kementerian perikanan dan kelautan tentang illegal fishing ini menyebabkan kerugian negara sebesar 240 triliun tiap tahunnya. Kasus perdagangan manusiapun marak terjadi dibangsa ini, untuk kasus trafficking ini banyak menggunakan jalur laut di Indonesia. Hingga saat ini angka perdagangan manusia lewat jalur laut masih tinggi. Jalur yang rawan misalnya di Nunukan (Kalimantan utara, Entikong (Kalimantan barat), Batam, Tanjung Pinang (kepilauan Riau), Dumai (Riau) dan Tanjung Balai (Sumatera Utara). Termaksud penyendupan narkoba melalui jalur laut.

Data dari badan narkotika nasional (BNN) 2013 menyebutkan ada beberapa pelabuhan yang rawan menjadi jalur penyelundupan narkoba, yaitu pelabuhan tanjung priok, pelabuhan Balai Asahan, pelabun Batam center, pelabuhan Tanjung pinang. Maraknya kegiatan melanggar hukum tersebut adalah bukti masih lemahnya negara melaui aparatur penegak hukumnya untuk mengontrol keamanan laut. Padahal untuk mewujudkan kedaulatan maritim di Indonesia, keamaan dilaut adalah salah satu pilar untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim di dunia. (***)

http://www.suluttoday.com/2015/03/21/indonesia-harus-prioritaskan-keamanan-maritim/

Indonesia Harus Maksimalkan Penerapan Asas Cabotage Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Laut Indonesia adalah sebuah bidang yang sangat strategis bagi dunia internasional , mengingngat Indonesia merupakan negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut.

Selama ini Laut dan isinya telah banyak memberikan sumbangsi, Namun belum  signifikan terhadap pembangunan nasional. Misalnya transportasi laut dimana moda transportasi ini mampu menghubungkan Indonesia secara baik dan efisien serta harus terjaga kestabilannya agar mampu bertahan dan berkembang ke depannya.

Sebuah angin segar di tiupkan oleh Mantan Presiden SBY ketika menciptakan sebuah produk hukum yang mampu menjaga ketahanan nasional dalam bidang kemaritiman, yaitu “ASAS CABOTAGE” yang tertuang dalam UU No.17 tahun 2008 tentang pelayaran laut, asas cabotage ini merupakan hal yang fundamental dalam mengatur serta memberdayakan angkutan laut domestik. Sehingga menutup keran bagi angkutan laut asing untuk melakukan kegiatan di dalam perairan Indonesia.

Implikasi dari penerapan Asas Cabotage bagi angkutan laut nasional tentu membawa dampak positif bagi meningkanya jumlah armada angkutan laut nasional dari 6.041 kapal pada tahun 2005 meningkat menjadi 13.244 ditahun 2014, serta peningkatan pangsa muatan yang di layani, dengan demikian ini berdampak langsung pada pemasukan negara misalnya dari sektor pajak, penyerapan tenaga kerja, produktivitas galangan kapal yang meningkat, serta  yang paling penting adalah menjaga kedaulatan bangsa dan negara di bidang pertahanan dan keamanan.

Oleh sebab itu, Asas Cabotage ini sangat baik bila dihubungkan dalam program pemerintahan Jokowi-Jk untuk membangun Indonesia sebagai Poros Maritim dunia.

Efraim Anugrah

Wakil Direktur MARIN Nusantara

http://sultralive.com/indonesia-harus-maksimalkan-penerapan-asas-cabotage-untuk-mewujudkan-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia/