Indonesia Harus Prioritaskan Keamanan Maritim

Menyongsong pelaksanaan program kemaritiman pemerintahan jokowi-JK tentang mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia, harus di ikut sertakan dengan penguatan keamanan laut Indonesia dari berbagai ancaman pelanggaran hukum yang terjadi di laut Indonesia. Mulai dari illegal fishing, perdagangan manusia (trafficking) dan penyelundupan narkoba lewat jalur laut marak terjadi dibangsa ini.

Letaknya yang sangat strategis membuat banyak kapal asing melewati laut Indonesia, serta negara kepulauan yang mempunyai banyak pantai. Karena letaknya yang sangat strategis ini membuat wilayah Indonesia rawan untuk dilakukan illegal fishing, misalnya dilaut arafuru, laut natuna, sebelah utara Sulawesi utara, selat Makassar dan sebelah barat sumatera.

Berdasarkan data dari kementerian perikanan dan kelautan tentang illegal fishing ini menyebabkan kerugian negara sebesar 240 triliun tiap tahunnya. Kasus perdagangan manusiapun marak terjadi dibangsa ini, untuk kasus trafficking ini banyak menggunakan jalur laut di Indonesia. Hingga saat ini angka perdagangan manusia lewat jalur laut masih tinggi. Jalur yang rawan misalnya di Nunukan (Kalimantan utara, Entikong (Kalimantan barat), Batam, Tanjung Pinang (kepilauan Riau), Dumai (Riau) dan Tanjung Balai (Sumatera Utara). Termaksud penyendupan narkoba melalui jalur laut.

Data dari badan narkotika nasional (BNN) 2013 menyebutkan ada beberapa pelabuhan yang rawan menjadi jalur penyelundupan narkoba, yaitu pelabuhan tanjung priok, pelabuhan Balai Asahan, pelabun Batam center, pelabuhan Tanjung pinang. Maraknya kegiatan melanggar hukum tersebut adalah bukti masih lemahnya negara melaui aparatur penegak hukumnya untuk mengontrol keamanan laut. Padahal untuk mewujudkan kedaulatan maritim di Indonesia, keamaan dilaut adalah salah satu pilar untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim di dunia. (***)

http://www.suluttoday.com/2015/03/21/indonesia-harus-prioritaskan-keamanan-maritim/